Edisi: 1.160
Halaman 3
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Besaran Tunjangan Rumah yang diterima anggota DPRD DKI Jakarta menjadi sorotan publik.
Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 415 Tahun 2022 yang diteken mantan Gubernur Anies Baswedan, anggota DPRD DKI Jakarta, mendapat IDR 70,4 Juta per-bulan, sementara Ketua DPRD DKI Jakarta, memperoleh IDR 78,8 Juta per-bulan.
angka tersebut, dinilai fantastis, karena seluruh pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
dalam aturan tersebut, ditegaskan bahwa; pengawasan penggunaan tunjangan dilakukan oleh Sekretariat DPRD DKI Jakarta, melalui; mekanisme verifikasi pertanggung-jawaban.
Kepgub tersebut, menekankan, standar operasional prosedur untuk setiap pengeluaran agar akuntabilitas anggaran tetap terjaga.
Namun, besarnya nilai tunjangan tetap memantik pertanyaan publik soal kewajaran penggunaannya.
Informasi tersebut, tentu mengingatkan Kita pada polemik Tunjangan Rumah untuk anggota DPR-RI sebesar IDR 50 Juta.
Besarnya nilai tunjangan tersebut, memicu reaksi publik, yang menganggap anggota legislatif, tidak seharusnya menerima tunjangan rumah hingga puluhan juta.
ternyata, tunjangan anggota dan Ketua DPRD DKI Jakarta malah lebih besar.
Tunjangan Naik sejak 2022,
Kebijakan tersebut sudah berlaku sejak 2022, ketika Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta.
melalui Kepgub 415/2022, angka tunjangan ditetapkan lebih tinggi dibanding aturan sebelumnya.
pada masa Gubernur Djarot Saiful Hidayat, Pergub Nomor 153 Tahun 2017 menetapkan tunjangan rumah sebesar IDR 70 Juta untuk Ketua DPRD dan IDR 60 Juta untuk anggota.
artinya; dalam kurun lima tahun terakhir, terjadi lonjakan lebih dari IDR 10 Juta per-anggota dewan.
Tanggapan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta,
Kontroversi tunjangan rumah tersebut, sampai ke jalanan.
Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, (04/09/25).
AMPSI mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap gaji dan tunjangan anggota dewan.
AMPSI, menilai, pengeluaran besar untuk anggota dewan tidak sebanding dengan kebutuhan mendesak masyarakat Jakarta.
menanggapi situasi tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mengatakan, tunjangan rumah masih menjadi pembahasan.
"lihat saja.. masih dalam pembahasan ke depan ya."|Ima (Waket DPRD DKI Jakarta) di Gedung Balai Kota Jakarta, Kamis, (04/09/25)
Ima, menegaskan, DPRD DKI Jakarta terbuka terhadap kritik publik.
Ima, memastikan, apa yang diterima anggota legislatif, akan dikembalikan dalam bentuk kerja advokasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
"terkait gaji dan tunjangan kami pastikan bahwa apa yang kami dapat dari gaji dan tunjangan juga dikembalikan kepada masyarakat melalui advokasi, melalui aspirasi dan sebagainya."|Ima (Waket DPRD DKI Jakarta)
Komitmen Transparansi,
Ima, menekankan, keterbukaan informasi keuangan sudah di lakukan sejak awal menjabat.
Ima, mengatakan, seluruh rincian gaji dan tunjangan telah dipublikasikan secara rutin, bahkan disertai laporan keuangan bulanan.
"Saya juga sudah mempublish sejak periode pertama gaji.. tunjangan dan laporan keuangan sampai dengan bulan ini,
Jadi, masyarakat bisa bebas melihat dan kita bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat."|Ima (Waket DPRD DKI Jakarta)
Ima, mengatakan, besaran tunjangan sebenarnya tidak bersifat mutlak.
Kebijakan tersebut, akan tetap menyesuaikan dengan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta.
"Kami nanti akan sesuaikan dengan PAD yang ada."|Ima (Waket DPRD DKI Jakarta)
Tuntutan Audit BUMD,
selain soal tunjangan, massa aksi juga membawa isu lain. Mereka mendesak agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta diaudit secara berkala.
Waket DPRD DKI Jakarta, Ima, mengatakan, kewenangan audit berada di tangan eksekutif.
DPRD DKI Jakarta, berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung dan wakilnya, Rano Karno.
"Kalau audit BUMD itu ranahnya eksekutif, nanti kami juga menyampaikan agar diaudit secara berkala."|Ima (Waket DPRD DKI Jakarta)
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Hukum, Politik, Keuangan,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Sekretariat DPRD DKI Jakarta,
| Penerbit: Kupang TIMES
