Edisi: 1.154
Halaman 2
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Polemik Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, menuai sorotan tajam.
Dua fraksi besar, yakni; PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, sepakat meminta penghentian fasilitas tersebut, karena dinilai tidak pantas di tengah kondisi rakyat yang sedang sulit.
PDI-P Dorong Etika dan Empati,
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI, Said Abdullah, menegaskan, politik tidak hanya berbicara soal kesepakatan atau aturan, tetapi juga harus dilandasi etika, empati, dan simpati.
“apakah dalam situasi seperti sekarang, ketika rakyat mempertanyakan kinerja DPR.. di saat perekonomian rakyat serba sulit.. patut anggota DPR tetap menerima tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa.?”|Said (Ketua Fraksi PDI-P) dalam keterangan pers, Sabtu, (30/08/25).
Said, mengatakan, anggota DPR-RI seharusnya memiliki sensibilitas terhadap kehidupan masyarakat.
“Kalau punya empati, tidak akan ada lagi fasilitas berlebihan yang bersumber dari pajak rakyat.”|Said (Ketua Fraksi PDI-P)
Said, menilai, jika anggota DPR-RI bekerja dengan sikap simpatik, mendengarkan dan benar-benar mengartikulasikan aspirasi rakyat, kepercayaan publik terhadap DPR-RI tidak akan dipertanyakan.
“dengan denyut aspirasi rakyat yang terus diperjuangkan, marwah DPR akan bisa dijaga.”|Said (Ketua Fraksi PDI-P)
Dengan pertimbangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan secara tegas meminta tunjangan perumahan dihentikan, termasuk fasilitas lain yang dinilai melampaui kepatutan.
“Semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depan.”|Said (Ketua Fraksi PDI-P)
Partai Gerindra: 'Hentikan Tunjangan Perumahan DPR'
sikap senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR-RI, Budisatrio Djiwandono.
Budisatrio, menegaskan, Partai Gerindra siap meninjau ulang sekaligus menghentikan tunjangan yang mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat.
untuk itu kami siap untuk meninjau ulang.. serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut."|Budisatrio (Ketua Fraksi Gerindra) dikutip dari Antara.
Budisatrio, melarang, anggota fraksinya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
“Saya tegaskan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa; saat ini tidak ada satu pun anggota Fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri."|Budisatrio (Ketua Fraksi Gerindra)
Budisatrio, mengatakan, langkah ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, wakil rakyat tetap hadir bersama masyarakat.
"Sejalan dengan instruksi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto, semua anggota DPR harus hadir bersama rakyat, turun dan mendengarkan keluh kesah masyarakat,
Kepercayaan rakyat adalah amanah dan setiap anggota harus menjaganya dengan sikap, aksi, serta ucapan yang pantas."|Budisatrio (Ketua Fraksi Gerindra)
Budisatrio, menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban dalam sejumlah aksi demonstrasi di berbagai daerah.
“atas nama pribadi dan Fraksi Gerindra, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, baik di Jakarta, Makassar, maupun di kota-kota lainnya,
Jatuhnya korban dalam insiden demonstrasi ini bukan hanya menjadi duka bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga duka bagi kita semua sebagai sebuah bangsa."|Budisatrio (Ketua Fraksi Gerindra)
Budisatrio, menilai, rangkaian tragedi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat.
“dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia,
Kami sadar bahwa; demokrasi kita berdiri di atas prinsip kebebasan berpendapat, yang bukan hanya dijamin, tetapi juga harus dilindungi."|Budisatrio (Ketua Fraksi Gerindra)
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik, Sosial,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Gerindra,
| Penerbit: Kupang TIMES
