Kasus KERACUNAN Makanan Bergizi Gratis, DPRD NTT Minta Evaluasi dan Tindak Tegas PENGELOLA Dapur Umum.?

Edisi: 1.217
Halaman 1
Integritas |Independen |Kredibel

      Potret: LS|Properti

KUPANG TIMES - tiga hari terakhir ini, Kasus Keracunan yang dialami siswa Kelas VII hingga Kelas IX SMPN 8 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjadi tranding topic di berbagai platform media digital. 

pasca insiden keracunan MBG yang dialami 140 siswa-siswi SMP Negeri 8 Kota Kupang, Selasa, (22/07/25) 

Kasus serupa terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya, siswa-siswi SMAN 1 dan SMKN 2 Kota Tambolaka serta SMK Don Bosco Weepangali, mengalami keracunan usai menyantap makanan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dilarikan ke Rumah Sakit Karitas Weetabula dan RSUD Redambolo, untuk mendapatkan perawatan medis secara intensif, Rabu, (23/07/25). 

menanggapi kedua insiden tersebut, Anggota Komisi V DPRD-NTT dari Fraksi Partai Hanura, Sheline Lana, mengutarakan kesedihannya. 

usai mengutarakan kesedihannya, Sheline, menekankan, pentingnya pengusutan tuntas terhadap insiden tersebut. 

“Kita meminta agar kasus ini dapat diusut sampai tuntas dan meminta supaya Pengelola Dapur Umum MBG segera dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban, 

bila perlu izinnya dicabut, jika ditemukan ada kesalahan dan pelanggaran."|Sheline (Legislator NTT), Kamis, (24/07/25)

Sheline, menilai, evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG menjadi langkah penting dan mendesak. 

Sheline, mengungkapkan, adanya sejumlah sekolah yang mulai menolak program tersebut akibat kekhawatiran akan kesehatan dan keselamatan siswa.

Sheline, mengatakan, meskipun MBG merupakan Program Nasional, beberapa sekolah memilih untuk tidak menerimanya, karena trauma terhadap kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah. 

Sheline, menilai masalah ini sebagai dampak langsung dari lemahnya pengawasan terhadap gizi makanan.

“oleh karena itu, evaluasi harus cepat dilakukan dengan mengajak semua pihak untuk duduk bersama, sehingga, ke depannya, program MBG ini dapat berjalan lebih baik lagi, tanpa ada kasus keracunan lagi."|Sheline (Legislator NTT)

Sheline, menekankan, pelaksanaan MBG tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan semata.

Sheline, mengingatkan, nilai kemanusiaan wajib menjadi dasar utama dalam program ini.

“oleh karena itu, pelaksana program ini harus sejalan dengan semangat Presiden Prabowo dan mengerjakannya, menggunakan hati nurani, tidak hanya mencari keuntungan semata."|Sheline (Legislator NTT)

Sheline, kembali menegaskan, pentingnya memahami filosofi program MBG secara menyeluruh.

“MBG itu makan bergizi yang gratis, bukan hanya sekadar makan gratis tanpa memperhatikan kecukupan gizi,

Jangan melihatnya separuh-separuh."|Sheline (Legislator NTT)

Sheline, mengatakan, sejak awal, dirinya menekankan, perlunya evaluasi terhadap program MBG dan pelaksanaan Program MBG harus disesuaikan dengan standar gizi dan sasaran yang tepat.

Sheline, menyoroti, sistem distribusi MBG ke sekolah-sekolah swasta dengan latar belakang ekonomi orang tua murid yang berkategori mampu, tidak tepat sasaran.

“ada sekolah-sekolah swasta besar dan ada latar belakang ekonomi orang tua yang cukup baik dimana hemat saya tidak perlu diberikan MBG,

Karena, kalau tidak, maka, kesannya kita seperti berupaya menggarami lautan yang sebenarnya tidak perlu digarami lagi."|Sheline (Legislator NTT)

Sheline, mengusulkan, perlu adanya pendekatan baru dalam pelaksanaan MBG. 

Sheline, mengatakan, alangkah baiknya, apabila, anggaran MBG diberikan kepada ibu rumah tangga untuk dikelola secara mandiri, sementara pihak sekolah hanya melakukan pengawasan terhadap mutu makanan yang dibawa oleh anak-anak.

Sheline, berharap, kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. 

Sheline, mendorong, peningkatan pengawasan serta inspeksi mendadak ke dapur-dapur penyedia MBG sebagai upaya pencegahan.

Sheline, berharap, kasus keracunan MBG tidak terjadi di kemudian hari. 

salah satu solusinya dengan meningkatkan pengawasan dan bila perlu dilakukan inpeksi secara mendadak di dapur-dapur penyedia MBG.

Sheline, mengatakan, setiap program pemerintah pusat harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, supaya benar-benar bisa meringankan beban masyarakat, bukan malah menimbulkan masalah baru.

BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.

Informasi Artikel:

| Konteks: Politik, Hukum, Sosial, Kesehatan, 

| Penulis: W.J.B

| Sumber: Sheline Lana (Legislatif NTT), 

| Penerbit: Kupang TIMES

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Copyright © 2022 The Kupang Times Newsroom.com ™ Design By The Kupang Times Newsroom.com ®