Edisi: 1.201
Halaman 1
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Subsidi listrik bakal membengkak menjadi IDR 97,37-104,97 Triliun, pada tahun depan dan membebani anggaran.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 makin besar pasak dari pada tiang.
setelah Pendapatan Negara menurun, karena penerimaan pajak tidak mencapai target, beban belanja makin besar.
salah satunya lonjakan subsidi listrik.
dari alokasi IDR 87,72 Triliun, subsidi listrik melonjak menjadi IDR 97,37 Triliun hingga IDR 104,97 Triliun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Bahlil Lahadalia, mengusulkan, kenaikan subsidi tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi bidang Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, (02/07/25).
Bahlil, berjanji, meski naik, subsidi listrik akan disalurkan lebih tepat sasaran, yakni; hanya kepada golongan yang berhak, seperti; rumah tangga miskin dan rentan.
Pemerintah menetapkan penerima subsidi terbesar berasal dari rumah tangga dengan daya 450 VA, yaitu; 43,1% • disusul rumah tangga 900 VA sebesar 21% • sektor sosial 15,1% • bisnis kecil 11,9% dan industri kecil 7,8%.
Pemerintah daerah dan golongan lain masing-masing menyumbang di bawah 1%.
Pemerintah memperkirakan jumlah pelanggan dan volume penjualan subsidi listrik meningkat tahun 2026, dari 43,43 juta pelanggan menjadi 44,88 juta.
Volume penjualan terkerek dari 76,63 TWh menjadi 81,56 TWh.
Bahlil, mengatakan, peningkatan tersebut, berasal dari tambahan pelanggan bersubsidi hasil integrasi data kesejahteraan sosial antara Kementerian ESDM dan PLN serta permintaan baru lewat program pemasangan listrik.
di hadapan Komisi Energi, Bahlil, menjelaskan, kenaikan subsidi tersebut, memperhitungkan parameter makroekonomi, seperti; harga minyak mentah Indonesia (ICP) di angka US$ 60-80 per-barel • nilai tukar rupiah IDR 16.500-16.900 per-USD dan inflasi 1,5-3,5%.
Jika terealisasi, subsidi listrik tahun 2026, akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah APBN, menyentuh angka IDR 100 Triliun.
Sepanjang Tahun 2015-2022, anggaran subsidi listrik bergerak fluktuatif di kisaran IDR 45-58 Triliun.
Angka tersebut sempat turun dari IDR 51,71 Triliun pada 2019 menjadi IDR 47,99 Triliun pada 2020, lalu terus naik setiap tahun.
meski belum tersedia anggaran subsidi untuk 2026, realisasi tahun 2025, diperkirakan membengkak, dari IDR 87,72 Triliun menjadi IDR 90,32 Triliun.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI, Jisman P. Hutajulu, menjelaskan, lonjakan ini disebabkan oleh fluktuasi kurs dan harga minyak mentah.
“ini sangat volatile dan tidak bisa dikendalikan."|Jisman (Dirjen. Ketenagalistrikan Kemen ESDM RI), Rabu, (02/07/25)
Grafis: TCO|Properti
Peningkatan volume penjualan juga ikut membebani subsidi. Penjualan pada 2020 sebesar 55,38 TWh, lalu meningkat menjadi 71,52 TWh pada 2024.
Pemerintah menargetkan penjualan sebesar 73,13 TWh pada tahun ini, tapi Kementerian memperkirakan bisa naik menjadi 76,63 TWh.
“mungkin ekonomi masyarakat lebih baik sehingga penggunaan listriknya bertambah."|Jisman (Dirjen. Ketenagalistrikan Kemen ESDM RI)
Jisman, mengatakan, hingga Mei 2025, realisasi penyaluran subsidi mencapai IDR 34,6 Triliun dengan volume penjualan 31,17 TWh.
sementara itu, Anggota DPR-RI, Ramson Siagian, menilai, pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap PLN dalam program subsidi.
Ramson, mengingatkan, PLN sudah menerima berbagai insentif, seperti; harga batu bara USD 70 per-metrik ton saat harga pasaran mencapai USD 200.
Ramson, menegaskan, PLN tidak bisa terus bergantung pada subsidi.
Ramson, mendorong, perlu adanya efisiensi dan penguatan manajemen.
“Subsidi listrik itu sebenarnya terlalu tinggi,
seharusnya biaya per kWh direndahkan."|Ramson (Legislator Partai Gerindra)
Ekonom Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyebutkan, ada 3 (tiga) faktor utama, yang mendorong kenaikan subsidi listrik, antara lain: harga minyak mentah • kurs rupiah dan inflasi.
dalam kasus 2026, dua faktor pertama, akan memegang peran besar.
Fahmy, menyoroti risiko fluktuasi harga minyak akibat konflik Iran-Israel yang sempat memicu gejolak pasar.
meski kedua negara telah menyepakati gencatan senjata, namun, Fahmy, melihat potensi konflik bakal berlanjut.
Jika perang kembali pecah, harga minyak bisa melonjak dan mendorong naik harga ICP.
“ini akan menyebabkan subsidi listrik juga akan meningkat."|Fahmy (Ekonom UGM), Minggu, (06/07/25)
Fahmy, mengatakan, ditambah dengan kondisi rupiah juga belum pulih, setelah sempat menyentuh hampir IDR 17 ribu per-USD, sedangkan inflasi masih terkendali.
Pembengkakan subsidi listrik akan menekan APBN dan memperlemah fiskal.
Pemerintah harus memilih untuk menambah utang /atau memangkas program strategis Presiden RI, Prabowo Subianto.
Risiko defisit anggaran pun membayangi, meski Fahmy memperkirakan angkanya tidak melampaui batas 3% dari produk domestik bruto sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.
Opsi menaikkan tarif listrik tersedia, Fahmy, memperingatkan, langkah tersebut, bisa memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat.
dan dampaknya, pertumbuhan ekonomi bisa melambat.
Fahmy, menyarankan, PLN ikut meringankan beban fiskal, dengan memperketat kriteria penerima subsidi.
Fahmy, mencontohkan, masih banyak indekos eksklusif di Yogyakarta yang menggunakan listrik 450 VA.
artinya, penghuni yang mampu, tetap mendapat subsidi.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Finansial Indef, M. Rizal Taufikurahman, melihat lonjakan subsidi ini mencerminkan lemahnya reformasi struktural sektor energi.
Rizal, menilai, kebijakan energi masih menambal biaya tidak kompetitif, bukan mendorong efisiensi /atau transisi energi.
distribusi subsidi juga masih boros dan salah sasaran.
postur APBN kini makin terbebani beban rutin jangka pendek.
Ruang fiskal untuk program strategis seperti transformasi ekonomi dan penghiliran sumber daya alam ikut menyempit.
“ini adalah gejala klasik dari ketergantungan terhadap subsidi tanpa disertai koreksi mendasar."|Rizal, Kepala Pusat Makroekonomi dan Finansial Indef, Minggu, (06/07/25)
Rizal, memperingatkan, jika pola ini berlanjut, defisit anggaran bisa melampaui batas 3% PDB.
Tekanan eksternal, seperti; depresiasi rupiah dan kenaikan ICP, akan memperbesar cost recovery PLN.
untuk menjaga kestabilan fiskal, Rizal, menyarankan, pemerintah beralih dari subsidi komoditas ke subsidi langsung berbasis rumah tangga miskin dengan data real-time yang terverifikasi.
Rizal, mendesak PLN, untuk memangkas beban dari kontrak pembangkit berlebih (over capacity) yang menjadi biaya tersembunyi dalam tarif listrik.
"menjaga fiskal tetap sehat bukan soal menghentikan subsidi, melainkan mengubah logika dan mekanisme distribusinya."|Rizal, Kepala Pusat Makroekonomi dan Finansial Indef
Direktur Ritel dan Niaga PT PLN (Persero), Adi Priyanto, menyatakan, PLN terus memperbaiki sistem penyaluran subsidi agar tepat sasaran.
PLN telah mengintegrasikan aplikasinya dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial milik Kementerian Sosial.
“Pelanggan yang layak /atau tidak layak itu sudah bisa ditampilkan."|Adi (Dir. Ritel dan Niaga PT PLN), dilansir dari Antara, Rabu, (03/07/25)
Adi, mengatakan, Proses verifikasi kini menggunakan nomor induk kependudukan dan data terpadu, bukan lagi data statis.
PLN juga telah memperbarui 39,6 juta data pelanggan, melalui; survei serta menyerahkan hasilnya kepada Kementerian ESDM RI dan Badan Pusat Statistik.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik, Hukum, Keuangan, Energi,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Kementerian ESDM RI, Komisi XII DPR-RI,
| Penerbit: Kupang TIMES
