Edisi: 1.598
Halaman 2
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES – Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad meminta maaf atas polemik kerja sama pembuatan konten yang berkolaborasi dengan 2 (dua) Kementerian hingga disorot Indonesia Corruption Watch (ICW).
Presenter TV Nasional itu akan berkonsultasi dengan KPK terkait temuan pengadaan jasa influencer dengan kontrak bersama perusahaannya, yakni: PT Rans Animasi Indonesia.
dalam video yang diunggah di akun pribadinya, Raffi menegaskan, permohonan maafnya bukan bermaksud sebagai pembelaan diri.
Raffi mengatakan, dirinya bertanggung jawab untuk menjawab keresahan masyarakat terhadap posisinya saat ini sebagai pejabat pemerintah sekaligus influencer.
"dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf. • sebagai bentuk pertanggungjawaban saya menjawab keresahan publik dan melihat kondisi saat ini."|Raffi (utusan Khusus Presiden) dalam video yang diunggah, Senin (16/11/26)
Raffi mengungkap, tidak ada penyalahgunaan anggaran dari pemerintah dan siap jika dilakukan pemeriksaan.
Kerja sama jasa influencer dengan RANS Entertainment itu sudah diklarifikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pendidikan, Budaya dan Riset Teknologi pada 2024 lalu.
Raffi menyatakan, dirinya terbuka apabila ada temuan lanjutan dan siap diperiksa terkait hal tersebut.
"untuk transparansi dan akuntabilitas, kami tetap terbuka untuk pemeriksaan oleh inspektorat, BPKP ataupun BPK sesuai kewenangan masing-masing,
Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan."|Raffi (utusan Khusus Presiden)
Jabatan,
Raffi menyinggung soal posisinya setelah menerima Jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden.
Raffi menyatakan, saat kontrak kerja sama itu dilakukan, dirinya sudah berkonsultasi dengan KPK.
"pada tahun 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya,
dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa; aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku."|Raffi (utusan Khusus Presiden)
di penutup video, Raffi menyadari bahwa; Jabatan Utusan Khusus Presiden harus menjadi pertimbangan dalam membuat setiap keputusan.
Raffi mengatakan, dirinya mengambil banyak masukan dan pelajaran atas polemik soal kontrak kerja sama tersebut.
"Saya menyadari bahwa etika, kepatutan, dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatan saya ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan saya."|Raffi (utusan Khusus Presiden)
Pidato Lengkap,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua.
Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sebelum saya menjadi utusan khusus presiden, serta kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terjadi saat saya menjabat sebagai utusan khusus presiden.
dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf. Sebagai bentuk pertahun jawaban saya, menjawab kerasaan masyarakat dan melihat kondisi saat ini.
PERTAMA, saya bersama sahabat saya, Ariel, Desta, dan Gading yang tergabung dalam The Dudas Minus One komitmen mengalokasikan dana sebesar IDR 15 Miliar untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan, terutama untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana.
Dana ini nantinya akan digunakan untuk pembangunan bendungan, dukungan logistik, dan juga bantuan lainnya.
Ini adalah bentuk dan pelaksanaannya akan kami sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, serta dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.
Saat ini, penyaluran bantuan kami fokuskan di dua wilayah, yaitu: Pidie Jaya dan Gayo Lues.
tidak menutup kemungkinan, bantuan juga akan kami salurkan ke daerah-daerah lain yang membutuhkan.
Perlu saya tekankan, dana ini tidak memotong honor yang diterima oleh teman-teman kru, para pekerja, UMKM lokal, dan kelompok masyarakat yang telah membantu kami dalam produksi konten, serta pelaksanaan kegiatan selama kerja sama ini berlangsung.
Karena mereka sudah bekerja dengan sangat baik dan profesional.
Dana Bantuan ini berasal dari dana pribadi saya, dan semua kehormatan yang diterima oleh sahabat saya Ariel, Gading, dan Desta dari kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
KEDUA, untuk transparansi dan akuntabilitas, kami tetap terbuka.
Untuk pemeriksaan oleh Inspektorat, BPKP, ataupun BPK, sesuai kewenangan masing-masing.
Apabila ditemukan temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap melakukan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan.
Pada tahun 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerjasama lainnya. dari hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
Namun, saya menyadari bahwa; etika, kepatutan, dan kepercayaan masyarakat yang melekat pada jabatan saya ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan saya.
oleh karena itu, saya menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati agar kekeliruan serupa tidak terulang.
dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah memberikan kritik, mengingatkan, dan menyampaikan semua masukannya.
Saya memahami bahwa; kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata atau permintaan maaf.
Karena kepercayaan itu harus dijaga melalui keputusan, tindakan, dan juga konsistensi.
Saya menerima ini sebagai pembelajaran yang sangat-sangat berharga.
Soal kritikan, saran yang disampaikan dalam bentuk apapun adalah bagian dari demokrasi yang menjadi identitas untuk negara tercinta kita.
Sekali lagi, saya meminta maaf. Terima Kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Temuan ICW,
sebelumnya, Indonesia Corruption Watch menyoroti penggunaan APBN di 2 (dua) Kementerian yang memakai Jasa Influencer senilai IDR 14 Miliar. — Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan adanya belanja pengadaan jasa senilai IDR 14,69 Miliar dari dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia (Rans Entertainment) milik Raffi Ahmad.
Dua kementerian yang menggunakan jasa Rans Entertainment adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam periode 2024 hingga 2026.
dalam siaran pers yang dipublikasikan, ICW mengungkapkan temuan tersebut berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 yang diakses melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
ICW mencatat Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024.
Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tercatat mengontrak tiga paket pengadaan sepanjang 2025-2026.
Perusahaan yang menjadi penyedia jasa tersebut adalah PT Rans Animasi Indonesia.
ICW mengungkap, kepemilikan perusahaan itu bermuara pada Raffi Ahmad, yang saat ini juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
'Kepemilikan perusahaan PT Rans Animasi Indonesia diketahui bermuara pada Raffi Ahmad.'|tulis ICW dalam siaran persnya, Senin, (09/11/26).
Pengadaan Jasa tersebut mencakup penayangan konten promosi melalui akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan kementerian.
ICW menilai belanja pengadaan tersebut perlu mendapat perhatian, terutama terkait transparansi, efektivitas penggunaan anggaran negara, serta potensi konflik kepentingan mengingat posisi Raffi Ahmad sebagai pejabat negara.
dalam temuan ini, ICW mengidentifikasi lima persoalan utama.
Pertama, adanya ketidakkonsistenan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dengan realisasi belanja jasa promosi tersebut.
Kedua, belanja jasa kementerian dinilai memiliki manfaat yang belum dapat diukur secara terbuka kepada publik.
Ketiga, spesifikasi pengadaan diduga mengarah pada satu penyedia tertentu sehingga berpotensi menutup ruang persaingan yang sehat.
Keempat, pemerintah dinilai tidak sepatutnya menggunakan uang rakyat untuk menggiring opini maupun membangun citra melalui figur populer.
Kelima, pengadaan barang dan jasa semestinya memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi serta rencana strategis kementerian, bukan menjadi kegiatan yang berdiri sendiri.
dalam data ICW, satuan kerja Museum dan Cagar Budaya di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek mengadakan lima paket pengadaan pada 2024.
Rinciannya meliputi: penayangan video YouTube RANS Entertainment senilai IDR 452,7 Juta • penayangan Instagram Reels Raffinagita1717 sebesar IDR 205,8 Juta • serta penayangan Instagram Story Raffinagita1717 senilai IDR 575,6 Juta.
Selain itu terdapat pengadaan penayangan konten TikTok Raffinagita1717 sebesar IDR 144,4 Juta dan Jasa Kehadiran dalam acara atau event attendance dengan anggaran IDR 2.5 Miliar.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: ICW, Raffi Ahmad,
| Penerbit: Kupang TIMES
