Polda NTT Sangkakan Pasal 6 UU TPKS dalam Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Yosef Lede!

Edisi: 1.598
Halaman 1
Integritas |Independen |Kredibel

      Potret: KT|Properti

KUPANG TIMES – Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT) Irjen Pol. Reza Arief Dewanto mengatakan, dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang Yosef Lede, mengacu pada Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Pasal tersebut mengatur perbuatan seseorang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau memanfaatkan kerentanan dan ketergantungan seseorang untuk memaksa atau menggerakkan orang tersebut melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul.

dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.

hal itu disampaikan Reza dalam konferensi pers terkait perkembangan penanganan laporan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik di Kabupaten Kupang, di Mapolda NTT, Senin (16/11/26).

dalam keterangannya, Reza mengungkap, korban merupakan seorang wanita berinisial RWM, berusia 21 tahun. • sementara pihak terlapor berinisial YL.

Peristiwa dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu (11/11/26) malam di rumah Jabatan terlapor.

Kronologi, 

berdasarkan konstruksi perkara yang disampaikan Kapolda NTT Irjen Pol. Reza menjelaskan, kejadian bermula ketika korban diajak seorang perempuan berinisial EKA untuk mendapatkan pekerjaan.

Kemudian, Korban bersama EKA dan seorang perempuan lainnya berinisial LS menuju rumah jabatan terlapor. 

Namun, korban disebut tidak diberi tahu mengenai tujuan perjalanan tersebut.

setibanya di lokasi, korban diduga mengalami pemaksaan dan kekerasan seksual secara fisik oleh terlapor.

Laporan Polisi terkait perkara tersebut diterima Polda NTT pada Kamis (12/11/2026), dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.

Periksa 6 Orang, 

dalam penanganan perkara tersebut, penyidik Ditres PPA-PPO Polda NTT telah memeriksa 6 (enam) orang saksi yang mengetahui rangkaian peristiwa maupun kejadian setelahnya.

Penyidik telah meminta dan melaksanakan pemeriksaan Visum et Repertum (VER) terhadap korban di Rumah Sakit Bhayangkara untuk memperoleh bukti medis.

selain itu, tim gabungan Ditres PPA-PPO dan Tim Inafis Ditreskrimum Polda NTT telah melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada Senin (16/11/26) di Rumah Jabatan terlapor.

olah TKP dilakukan untuk mengamankan barang bukti, mengidentifikasi petunjuk fisik, serta merekonstruksi situasi di lokasi kejadian.

Polda NTT berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT serta psikolog forensik untuk memastikan korban memperoleh pendampingan pemulihan trauma dan perlindungan di rumah aman.

dalam konferensi pers tersebut, Kapolda menyampaikan bahwa korban juga berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Terlapor akan dipanggil, 

Polda NTT menyatakan penyidik masih melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang belum dimintai keterangan.

selanjutnya, pihak terlapor akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. 

Penyidik masih berkoordinasi terkait hasil resmi visum et repertum dan hasil konseling psikolog forensik.

setelah seluruh tahapan tersebut selesai, penyidik akan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan status hukum lebih lanjut.

Kapolda NTT menegaskan, penanganan perkara dilakukan secara profesional, prosedural, dan transparan tanpa memandang status maupun jabatan seseorang.

Kepolisian mengajak media dan masyarakat untuk mengawal proses penegakan hukum secara berimbang serta mempercayakan penanganan perkara kepada penyidik.

BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.

• Informasi Artikel:

| Konteks: Hukum, 

| Penulis: W.J.B

| Sumber: Humas Polda, 

| Penerbit: Kupang TIMES

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Copyright © 2022 The Kupang Times Newsroom.com ™ Design By The Kupang Times Newsroom.com ®