Edisi: 1.592
Halaman 4
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) resmi menghentikan pemeriksaan gugatan terkait surat keterangan (suket) ijazah SMA Wakil Presiden ke-14 Gibran Rakabuming Raka.
"Menyatakan, gugatan penggugat gugur... Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar IDR 457.000,00."|Rachmadi (Hakim PTUN), saat membacakan Putusan di ruang sidang, Kamis (12/11/26).
dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengungkapkan bahwa; tidak ditemukan ketentuan yang mengatur penghentian pemeriksaan perkara, karena obyek sengketa telah dibatalkan atau dicabut.
Namun, Majelis Hakim memiliki pendapat lain dengan menggunakan konsep hukum yang berlaku dalam hukum pidana.
"Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 132 ayat 1 huruf B yang pada pokoknya menyatakan kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika terdakwa meninggal dunia,
bahwa; keadaan hukum yang disebut dalam ketentuan Pasal 132 ayat 1 huruf B KUHP tersebut bersifat paralel dengan keadaan hukum yang terjadi dalam sengketa a quo berupa keputusan obyek sengketa telah dicabut dan tidak berlaku lagi yang mengakibatkan keputusan obyek sengketa secara faktual tidak ada lagi dan telah mati."|Rachmadi (Hakim PTUN),
selain itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa; jika pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan, hal tersebut akan berdampak pada putusan sengketa.
"Menimbang, bahwa; selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa; apabila pemeriksaan sengketa a quo telah tetap dilanjutkan, maka pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian gugatan penggugat yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa akan menjadi ilusoir dan tidak lagi mempunyai arti dan akan mengakibatkan putusan dalam sengketa a quo menjadi non-executable."|Rachmadi (Hakim PTUN),
cukup tahu • sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan telah mencabut surat keterangan (suket) terkait penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal tersebut disampaikan tim Kuasa Hukum Kemendikdasmen selaku pihak tergugat dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (12/11/26).
"Mengingat obyek sengketa ini adalah sama dengan hal yang di perkara 62 dengan 255, nah sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di pagi hari tadi."|Pengacara Kemendikdasmen, selaku pihak tergugat di Pengadilan, Kamis (12/11/26)
selain itu, Tim Kuasa Hukum menjelaskan, surat tersebut telah ditembuskan dan diserahkan kepada majelis hakim.
pencabutan surat keterangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap.
"untuk itu, mengingat obyek sengketa ini adalah sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami mohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan Yang Mulia,
sebagai tembusan, jika Yang Mulia berkenan, kami ingin menyerahkan dokumen tersebut sebagai tembusan kepada Yang Mulia."|Pengacara Kemendikdasmen RI
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Hukum,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: PTUN, Kemendikdasmen RI,
| Penerbit: Kupang TIMES
