Edisi: 1.592
Halaman 5
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Kamis (12/11/26).
meski mengundurkan diri ditengah masa jabatannya, Gibran tetap berhak mendapatkan Fasilitas Negara seumur hidup.
Fasilitas tersebut mencakup uang pensiun senilai IDR 20.160.000 per Bulan • Tunjangan • Biaya Kesehatan Keluarga • Rumah • hingga Kendaraan Dinas beserta Pengemudi.
yang mengacu pada ketentuan pemberian fasilitas bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 • Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2014 • serta Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 120/PMK.06/2022.
Fasilitas hanya diberikan kepada presiden atau wakil presiden yang berhenti dengan hormat.
Penjelasan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978 tertulis 3 (tiga) Kategori: 'tidak dipilih atau diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir • berhenti atas permintaan sendiri • dan tidak dapat lagi menjalankan kewajiban karena suatu sebab.'
Pengunduran Diri masuk Kategori Kedua. • sebaliknya, Pemberhentian melalui Pemakzulan sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945 tidak tercantum dalam ketiga kategori tersebut.
1. Pensiun IDR 20,16 Juta per Bulan,
Pasal 6 UU 7/1978 menetapkan pensiun pokok sebesar 100% dari gaji pokok terakhir.
Gaji Pokok Wakil Presiden adalah IDR 20.160.000 per Bulan atau empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara sebesar IDR 5.040.000, dan angka tersebut tidak berubah sejak 2001.
dalam setahun, pensiun Gibran akan bernilai IDR 241.920.000.
Tunjangan Jabatan Wakil Presiden sebesar IDR 22.000.000 per Bulan tidak lagi dibayarkan setelah mengundurkan diri.
dengan begitu, penghasilan bulanan Gibran dari negara turun dari IDR 42.160.000 menjadi IDR 20.160.000 atau sekitar 48% dari saat Menjabat sebagai Wapres RI.
Pensiun mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah mengundurkan diri.
Pembayaran dihentikan, jika penerima meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi Presiden maupun Wakil Presiden.
Jika penerima meninggal, pasangannya berhak atas pensiun janda atau duda sebesar 50% atau IDR 10.080.000 per Bulan.
2. Tunjangan dan Biaya Rumah Tangga,
selain pensiun pokok, mantan wakil presiden menerima tunjangan sesuai aturan pensiun pegawai negeri.
Negara menanggung biaya rumah tangga yang berkaitan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon.
3. Biaya Kesehatan untuk Keluarga,
Negara menanggung seluruh biaya perawatan kesehatan mantan wakil presiden beserta keluarganya.
Fasilitas ini berlaku seumur hidup, sama seperti pensiun.
4. Rumah,
Pengadaan rumah kediaman mantan Wapres sepenuhnya menjadi tanggungan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
hak atas rumah diatur lebih detail tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014.
mantan presiden atau wakil presiden yang berhenti dengan hormat diberikan satu rumah kediaman yang layak, dan hanya sekali seumur hidup.
Nilai, luas tanah, dan luas bangunannya ditetapkan lewat Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan pajak dan biaya terkait ditanggung negara.
Perpres tersebut, tertulis: 'rumah harus sudah tersedia sebelum yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.
Ketentuan ini disusun untuk masa jabatan yang berakhir normal, sehingga penerapannya bagi wakil presiden yang mundur di tengah jalan masih perlu kejelasan dari pemerintah.
5. Kendaraan, Pengemudi, dan Staff,
UU 7/1978 memberikan hak atas kendaraan milik negara beserta pengemudinya.
mantan wakil presiden berhak memiliki staf dari kalangan pegawai negeri.
Pengamanan bagi mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya diatur dalam ketentuan tersendiri.
Gibran berada di antara 2 (dua) jalur tersebut.
dengan demikian, pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden tidak otomatis menghilangkan hak Gibran untuk mendapatkan fasilitas rumah dan uang pensiun.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Hukum,
| Penulis: W.J.B (tim)
| Sumber: Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 • Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2014 • serta Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 120/PMK.06/2022,
| Penerbit: Kupang TIMES
