Edisi: 1.526
Halaman 3
Integritas |Independen |Kredibel
Ringkasan Berita:
• Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengungkap kondisi di Papua di mana seluruh hutannya dikuasai oleh konglomerat asal Jakarta.
• Elisa mengaku, masyarakat lokal dianggapnya hanya menumpang hidup di tanahnya sendiri buntut pengambilan hasil hutan.
• Elisa mendesak pemerintah pusat segera membantu terkait pengurusan tanah masyarakat adat di Papua.
PAPUA BARAT DAYA, KUPANG TIMES – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, mengungkap, kondisi di Papua saat ini, di mana masyarakat lokal tidak menikmati sumber daya yang ada yaitu hutan.
Elisa mengatakan, hasil hutan di Papua saat ini dinikmati oleh segelintir tokoh hingga konglomerat dari Jakarta.
Elisa mengakui, Papua merupakan wilayah yang menjadi target untuk pengambilan hasil hutannya.
"yang berikut ini, Papua ini seksi. • Kami tinggal di Papua, tapi hutan ini sudah habis. • Habislah ini, orang-orang Jakarta yang punya hutan ini,
Jenderal punya hutan, konglomerat punya hutan. • Orang Papua nggak punya, kita cuma numpang ini."|Kambu (Gubernur Papua Barat Daya) saat memberikan sambutan dalam acara Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature (PAPEDA Summit) 2026 yang digelar di Gedung L Jitmau, Kota Sorong, Papua Barat Daya, dikutip dari YouTube channel Tribun Papua Barat, Jum'at (04/09/26).
Pernyataan Elisa tepat di depan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang turut hadir dalam acara tersebut.
Elisa mendesak pemerintah pusat melakukan kerja cepat, ketika ada permasalahan sengketa tanah adat di Papua untuk kepentingan ekonomi.
hal itu, sambungnya, demi memberikan kepastian hukum tentang kepemilikan tanah adat oleh masyarakat Papua.
"Jadi kami minta dukungan kalau ada urusan hukum atau urusan tanah masyarakat adat harus dipercepat,
Kalau nggak dipercepat itu pertanyaannya apa itu supaya rakyat ini punya tanah bisa diproteksi."|Kambu (Gubernur Papua Barat Daya)
Elisa mengungkapkan, masih adanya konflik sengketa tanah antara masyarakat Papua dan para pengusaha tambang buntut tidak adanya kepastian hukum.
hal ini, membuat masyarakat Papua tidak bisa berbuat banyak untuk mempertahankan tanah adatnya.
"Nanti kalau ada tambang lagi, jenderal ini punya, si A punya, konglomerat ini punya. • Rakyat tidak bisa berbuat apa-apa. • itu realita dan kita tidak berbohong."|Kambu (Gubernur Papua Barat Daya).
Elisa mengatakan, pihaknya telah mendorong pemerintah pusat untuk membantu terkait pemberian tanah adat kepada masyarakat di Sorong Selatan.
apabila langkah tersebut segera dilakukan, masyarakat di wilayah lain akan turut menerima hal yang sama yakni kepemilikan tanah adat.
Elisa mengungkapkan, ketika sudah ada kejelasan tentang status tanah adat di Papua, hal tersebut bisa menjadi nilai tawar ketika adanya investor yang ingin berinvestasi.
"Kami ke depan dorong para bupati dan kita di provinsi juga kalau ada uang, kita akan bantu untuk pemetaan semua tanah masyarakat adat. • dan nanti punya itu, untuk bargaining untuk berinvestasi di situ, gunakan yang itu sehingga kita ada posisi tawar di situ untuk bisa berinvestasi."|Kambu (Gubernur Papua Barat Daya)
cukup tahu • Ketua Panitia Papeda Summit 2026 Julian Kelly Kambu mengatakan kegiatan tersebut melibatkan 1.030 peserta dari 6 (enam) provinsi di tanah Papua.
Forum tersebut turut dihadiri perwakilan 15 kementerian, dua delegasi kedutaan, serta 56 mitra pembangunan dan organisasi masyarakat sipil atau civil society organization (CSO).
“Papeda Summit merupakan ruang bersama yang mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, perempuan, dan generasi muda."|Julian, Ketua Panitia Papeda Summit 2026, dikutip dari Tribun Sorong.
Julian mengatakan, pertemuan lintas sektor tersebut diharapkan dapat memperjelas arah pembangunan Tanah Papua agar berjalan lebih adil, berkelanjutan, dan berkesinambungan.
tingginya jumlah peserta menunjukkan besarnya perhatian sekaligus harapan terhadap masa depan pembangunan di Tanah Papua.
“Kehadiran lebih dari seribu peserta bagi kami bukan sekadar angka. • ini menunjukkan besarnya perhatian dan harapan terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua."|Julian, Ketua Panitia Papeda Summit 2026
para peserta berasal dari berbagai latar belakang, baik dari wilayah Papua, daerah lain di Indonesia, maupun perwakilan negara sahabat.
Julian berharap, hasil Papeda Summit 2026 dapat disampaikan kepada pemerintah pusat melalui pertemuan bersama Presiden Republik Indonesia dan kementerian terkait.
“Kami berharap dapat difasilitasi untuk bertemu dengan Bapak Presiden serta kementerian-kementerian terkait. Berbagai aspirasi dan rekomendasi dari forum ini harus mendapat perhatian serta tindak lanjut."|Julian, Ketua Panitia Papeda Summit 2026
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Papeda Summit 2026, dari YouTube channel Tribun Papua Barat,
| Penerbit: Kupang TIMES
