Gubernur Prov NTT, Melkiades Laka Lena TEGASKAN Siapapun yang TERBUKTI Manipulasi Data Kemiskinan akan Diproses Hukum.!

Edisi: 1.315
Halaman 3
Integritas |Independen |Kredibel

      Potret: KT|Properti

KUPANG TIMES - Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena adakan Rapat Evaluasi Pendataan dan Program bagi Orang Miskin secara daring dari Ruang Rapat Gubernur, Jum'at (06/02/26) 

dalam rapat evaluasi tersebut, Gubernur Prov NTT, Melki Laka Lena menegaskan komitmen dari Pemerintah Daerah, untuk membenahi pendataan warga miskin dan mempertajam seluruh program bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran.

"saya sangat prihatin, karena hingga hari ini masih ditemukan warga yang benar-benar miskin justru tidak menerima bantuan, sementara yang tidak miskin masih terdata sebagai penerima,

ini bukan sekadar soal angka, tapi soal kemanusiaan, keselamatan, dan martabat warga kita,

Kondisi seperti ini, tidak boleh terus berulang."|Melki Laka Lena (Gubernur Prov NTT) 

eks Legislator RI itu, mengatakan, Perbaikan data kemiskinan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah desa. 

semua unsur harus terlibat aktif: RT/RW, kader Posyandu, pendamping PKH, Dukcapil, Babinsa, guru, tenaga kesehatan, penyuluh, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat. 

Pendataan harus divalidasi langsung di lapangan dengan pendekatan jemput bola, termasuk memastikan administrasi kependudukan tidak mempersulit warga.

Gubernur Prov NTT, Melki Laka Lena, menegaskan, siapa pun yang terbukti mempermainkan /manipulasi data kemiskinan—baik karena kepentingan politik maupun keuntungan pribadi—akan diproses hukum. 

"tidak ada yang Kebal.. memasukkan orang tidak miskin atau menyingkirkan orang miskin dari data adalah kejahatan kemanusiaan."|Melki Laka Lena (Gubernur Prov NTT) 

Gubernur Prov NTT, Melki Laka Lena, minta Pemerintah terkait benahi Bidang Pendidikan. 

"di sektor pendidikan, saya minta persoalan PIP yang terkendala administrasi segera dibenahi, dan tidak boleh ada pungutan yang memberatkan siswa dari keluarga tidak mampu,

layanan konseling di sekolah juga harus diaktifkan kembali sebagai ruang aman bagi anak-anak."|Melki Laka Lena (Gubernur Prov NTT) 

di Bidang Kesehatan, Gubernur Prov NTT, Melki Laka Lena minta verifikasi cepat kepesertaan PBI BPJS agar tidak ada warga miskin yang kehilangan akses layanan kesehatan.

Kami sadar masih ada kekurangan, tapi komitmen kami jelas: mengakui yang salah, memperbaiki bersama, dan memastikan keadilan sosial benar-benar dirasakan seluruh masyarakat Prov NTT.


cukup tahu • dalam Rapat Evaluasi Pendataan dan Program bagi Orang Miskin secara daring dari Ruang Rapat Gubernur, turut hadir Wakil Gubernur Prov NTT, Johni Asadoma • unsur Forkopimda Prov NTT, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Prov NTT, para Bupati se-NTT • Perwakilan Perbankan se-NTT • para pimpinan instansi vertikal. 

BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.

Informasi Artikel:

| Konteks: Sosial, Ekonomi, Hukum, 

| Penulis: W.J.B

| Sumber: Humas Pemprov NTT, 

| Penerbit: Kupang TIMES

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Copyright © 2022 The Kupang Times Newsroom.com ™ Design By The Kupang Times Newsroom.com ®