Edisi: 1.600
Halaman 2
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES – RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi Undang-Undang dalam rapat Paripurna, Kamis (19/11/26).
Keputusan tersebut diambil setelah Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan anggota Dewan yang mengikuti rapat paripurna tersebut.
lalu, apakah UU Perampasan Aset yang baru disahkan DPR RI itu juga mengatur Hukuman Mati bagi Koruptor?
Ancaman Pidana Mati tetap Berlaku bagi Koruptor,
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, salah satu poin yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset adalah penegasan tetap berlakunya ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Ketentuan tersebut termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
dengan demikian, pengesahan UU Perampasan Aset tidak menghapus kemungkinan pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman mati.
Namun, ancaman tersebut tidak berlaku untuk semua Kasus Korupsi.
Ketentuan pidana mati bagi koruptor telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
dalam pasal tersebut, pidana mati dapat dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu.
Selain menegaskan ancaman pidana bagi pelaku korupsi, UU Perampasan Aset juga mengatur penanganan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat luas.
Habiburokhman mengatakan, ketentuan tersebut mencakup kasus investasi bodong hingga perdagangan saham bodong yang menimbulkan banyak korban.
"Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan."|Habiburokhman (Ketua Komisi III DPR RI)
Habiburokhman mengatakan, UU Perampasan Aset juga mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana.
Pengelolaan tersebut akan dilakukan oleh badan yang berkompeten secara profesional dan akuntabel.
Ruang lingkup pengelolaannya meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
10 Poin yang diatur dalam UU Perampasan Aset,
Berikut, 10 Pokok Pembahasan dalam UU Perampasan Aset, antara lain:
1. Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat luas.
3. Penegasan tetap berlakunya ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Pengaturan mengenai pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.
6. Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat luas.
7. Pengaturan tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana oleh badan yang berkompeten secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar mekanisme perampasan aset tidak digunakan sebagai sarana penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Hukum, Politik,
| Penulis: W.J.B (tim)
| Sumber: TV Parlemen, Komisi III DPR RI,
| Penerbit: Kupang TIMES
