Pemerintah Perpanjang Kewajiban Sertifikat Halal hingga 2028, Ini Produk yang Terdampak?

Edisi: 1.599
Halaman 4
Integritas |Independen |Kredibel

      Potret: KTN|Properti

JAKARTA, KUPANG TIMES – Pemerintah resmi memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah produk dan sektor usaha hingga tahun 2028. 

Kebijakan ini diambil setelah pemerintah menyetujui kesiapan ekosistem halal nasional serta menerima masukan dari berbagai asosiasi dunia usaha dan industri.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menjelaskan, kewajiban sertifikasi halal alami yang dijadwalkan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024.

Namun, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan persyaratan tersebut melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024. Perpanjangan ini bertujuan memberikan waktu bagi pelaku usaha dan pihak terkait untuk mempersiapkan penerapan aturan tersebut.

"Berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari asosiasi dunia usaha dan industri, pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian masa penahapan untuk memberikan ruang yang mampu bagi penguatan ekosistem dan kesiapan semua pihak yang terlibat, 

dengan mempertimbangkan kehalalan ekosistem, Pemerintah memperpanjang penahapan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024."|Susiwijono, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10/26) 

Tenggat Sertifikasi Halal Berubah hingga Oktober 2028,

Penyesuaian aturan tersebut mengubah batas waktu kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah kategori produk dan layanan. 

Perubahan ini mencakup produk makanan, minuman, hasil sembelihan, jasa penyembelihan, hingga berbagai produk lain yang sebelumnya memiliki masa penahapan sampai tahun 2026.

Berikut, sejumlah ketentuan yang mengalami penyesuaian, antara lain:

1. Produk Jasa terkait Makanan dan Minuman, 

Perubahan Pasal 160 mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi produk jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, dan hasil sembelihan, kecuali jasa penyembelihan. Kewajiban tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 18 Oktober 2028.

2. Usaha Mikro dan Kecil, 

Pemerintah memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Ketentuan ini mencakup produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan. 

Tenggat penahapannya diperpanjang sampai dengan 17 Oktober 2028.

Perpanjangan tersebut memberikan waktu tambahan bagi pelaku UMK untuk mempersiapkan pemenuhan persyaratan sertifikasi halal.

3. Produk Makanan dan Minuman dari Luar Negeri, 

Penyesuaian juga dilakukan terhadap Pasal 160 ayat (3), yang mengatur kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri.

Kewajiban tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 18 Oktober 2028. 

Pemerintah mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal dalam penerapan ketentuan ini.

4. Obat, Kosmetik, dan Produk lainnya, 

Pemerintah juga menyesuaikan masa penahapan sejumlah kelompok produk yang sebelumnya dijadwalkan sampai tahun 2026 sebagaimana diatur dalam Pasal 161 huruf a, d, e, f, dan g.

Kategori Produk yang terdampak, meliputi:

• Obat Bahan Alam

• Obat Kuasi

• Suplemen Kesehatan

• Kosmetik

• Produk

• Produk Rekayasa Genetika

• Sejumlah Kategori Barang Gunaan.

Untuk kelompok produk tersebut, masa penahapan disesuaikan menjadi sampai dengan 17 Oktober 2028.

Aturan Pelaksanaan Ikut Disesuaikan, 

Seiring perubahan masa penahapan, pemerintah akan menyesuaikan aturan pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 2024 agar selaras dengan ketentuan terbaru.

Pemerintah juga akan mencabut Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia.

Susiwijono menegaskan, perpanjangan jangka waktu bukan berarti pemerintah mengurangi komitmen terhadap ketentuan jaminan produk halal. 

Penyesuaian dilakukan agar kebijakan implementasi dapat berjalan efektif dengan mempertimbangkan ekosistem halal nasional.

"Pemerintah tetap menegaskan komitmennya terhadap Jaminan Produk Halal sekaligus memastikan implementasinya dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tingkat kesiapan ekosistem."|Susiwijono, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjaga perlindungan konsumen sekaligus memberikan kepastian dan ruang penyesuaian bagi pelaku usaha. 

selain itu, penyesuaian tenggat diharapkan mampu menjaga kelancaran perdagangan serta memperkuat daya saing industri halal Indonesia.

dengan perubahan tersebut, pelaku usaha di sejumlah sektor memperoleh waktu tambahan untuk mempersiapkan sertifikasi halal sebelum kewajiban sesuai kategori produk masing-masing mulai diberlakukan.

BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.

• Informasi Artikel:

| Konteks: Ekonomi, 

| Penulis: W.J.B

| Sumber: Kemenko Perekonomian RI, 

| Penerbit: Kupang TIMES

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Copyright © 2022 The Kupang Times Newsroom.com ™ Design By The Kupang Times Newsroom.com ®