Edisi: 1.594
Halaman 3
Integritas |Independen |Kredibel
Ketika Sekutu Tidak Selalu Menjadi Kawan, dan Kekuasaan Tidak Sepenuhnya Berpindah Tangan.
dalam Politik, Musuh yang paling mudah dikenali adalah mereka yang secara terbuka berdiri di seberang Kekuasaan.
mereka Mengkritik, Menentang Kebijakan, Membangun Perlawanan, bahkan berusaha Mengganti Pemerintahan melalui mekanisme Konstitusional.
Namun, ada jenis Oposisi yang jauh lebih sulit dikenali, yakni: Oposisi yang tidak pernah menyatakan dirinya sebagai oposisi. Ia tidak berdiri di luar Pemerintahan, tidak selalu mengkritik Presiden, bahkan bisa saja duduk di dalam Kabinet, Parlemen, Lingkaran Bisnis, dan Jaringan Kekuasaan. Ia berada dalam Koalisi, tetapi belum tentu berada dalam Barisan yang sama.
Inilah yang saya sebut sebagai 'Oposisi Tersirat Dalam Koalisi.'
Fenomena ini menjadi menarik ketika kita membaca perkembangan Politik Nasional belakangan ini.
Pemerintahan Prabowo Subianto memiliki dukungan Koalisi yang sangat besar.
Partai-partai Politik bergabung, Tokoh-tokoh Pemerintahan mendapatkan Posisi, para Pengusaha berada dalam Ekosistem Kekuasaan, dan secara formal tidak terlihat adanya kekuatan Politik besar yang benar-benar berhadapan dengan Pemerintah. tetapi, apakah besarnya Koalisi otomatis berarti kuatnya kepercayaan? ataukah kita sedang menyaksikan sebuah pemerintahan yang secara formal tampak solid, tetapi secara internal menyimpan persoalan loyalitas dan perebutan pengaruh?
Ketika Presiden pun Tidak Sepenuhnya Aman di Dalam Kekuasaan,
Pernyataan Kapolri Suyudi Ario Seto dalam rapat bersama Komisi III DPR-RI mengenai dugaan keterlibatan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam Perintah Penyadapan Ilegal seharusnya menjadi alarm serius bagi kehidupan demokrasi Indonesia.
Persoalannya bukan semata-mata siapa yang disadap. Persoalannya adalah mengapa sebuah Operasi Penyadapan diduga menyasar begitu banyak elemen Negara, termasuk Presiden Prabowo, Pejabat Pemerintah, anggota DPR, Tokoh Politik, KPK, Kejaksaan, Aktivis, hingga Mahasiswa?
Jika informasi tersebut terbukti, kita sedang berhadapan dengan persoalan yang jauh lebih besar daripada penyalahgunaan Kewenangan seorang mantan Pejabat Tinggi Kepolisian.
Kita sedang berbicara tentang kemungkinan adanya jaringan pengumpulan informasi yang bekerja melampaui kepentingan dan mekanisme resmi Negara.
Pertanyaan yang tidak boleh dihindari adalah: untuk siapa informasi itu dikumpulkan? Siapa yang menggunakannya? Siapa yang mendapatkan keuntungan politik dari informasi tersebut?
dan pertanyaan yang paling mendasar: apakah seluruh operasi itu benar-benar berada dalam kendali pemerintahan yang sah?
dalam Negara Demokrasi, aparat Keamanan bekerja untuk Negara, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok politik, atau jaringan kekuasaan tertentu.
Informasi Intelijen bukan Komoditas Politik yang dapat dipergunakan untuk mengendalikan orang lain.
Jika dugaan penyadapan terhadap Presiden sendiri terbukti, maka persoalannya menjadi sangat ironis.
Presiden yang secara Konstitusional memegang Kekuasaan Pemerintahan justru diduga menjadi salah satu sasaran Operasi Informasi oleh Jaringan yang pernah tumbuh di dalam Institusi Hukum Negara.
ini bukan lagi sekadar persoalan siapa menyadap siapa. Ini adalah pertanyaan tentang siapa sesungguhnya yang memegang kendali.
Geng Solo dan Bayang-Bayang Kekuasaan yang Belum Berakhir,
setiap pergantian presiden seharusnya menandai pergantian kepemimpinan politik.
Namun, dalam praktiknya, kekuasaan tidak selalu berpindah secara utuh hanya karena Presiden berganti.
Jabatan bisa berpindah tangan. Kabinet bisa berubah. Nama pemerintahan bisa berganti. tetapi jaringan kepentingan, relasi personal, pengaruh ekonomi, dan loyalitas politik bisa bertahan jauh lebih lama daripada masa jabatan seorang presiden.
di sinilah nama Joko Widodo dan lingkaran yang populer disebut Geng Solo kembali menjadi bagian dari perbincangan politik.
Kecurigaan mengenai kemungkinan adanya pengaruh jaringan kekuasaan lama dalam dinamika pemerintahan sekarang bukan sesuatu yang dapat langsung diterima sebagai fakta. begitu pula dugaan bahwa; Jokowi berada di belakang operasi penyadapan belum terbukti dan membutuhkan pembuktian yang serius.
Namun, pertanyaan politiknya tetap sah untuk diajukan: sejauh mana pengaruh kekuasaan sebelumnya masih bekerja dalam pemerintahan sekarang?
Apakah pergantian presiden benar-benar berarti berakhirnya pengaruh politik presiden sebelumnya? ataukah ada jaringan kekuasaan yang tetap bertahan, bahkan ketika pusat pemerintahan secara formal sudah berpindah?
Kita tidak boleh mencampuradukkan kedekatan personal dengan kendali politik. tetapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kemungkinan bahwa jaringan kekuasaan masa lalu masih memiliki pengaruh dalam struktur politik hari ini.
sebab, dalam politik, seseorang tidak harus lagi memegang jabatan untuk tetap memiliki pengaruh.
dan inilah paradoks yang patut direnungkan: apakah pemerintahan baru benar-benar sedang menjalankan kekuasaannya sendiri atau masih harus bernegosiasi dengan bayang-bayang kekuasaan lama?
Persatuan Kepentingan atau Sekadar Pembagian Kekuasaan?
Koalisi besar sering dipresentasikan sebagai simbol stabilitas.
Semakin banyak partai yang bergabung, semakin kuat dukungan politik pemerintah. Semakin banyak tokoh yang mendapatkan tempat, semakin luas pula legitimasi politiknya. tetapi Politik tidak sesederhana itu.
Koalisi dapat dibangun karena kesamaan visi, tetapi juga dapat terbentuk karena kesamaan kepentingan. Keduanya berbeda secara mendasar.
Kesamaan visi melahirkan komitmen. Kesamaan kepentingan sering kali melahirkan kompromi.
Ketika kompromi menjadi fondasi utama sebuah koalisi, loyalitas politik bisa berubah mengikuti arah keuntungan.
Hari ini seseorang mendukung pemerintah karena memperoleh ruang kekuasaan. Besok ia dapat memiliki kepentingan berbeda ketika keseimbangan kekuasaan berubah.
Karena itu, besarnya koalisi belum tentu mencerminkan kuatnya pemerintahan. Bahkan, semakin besar koalisi, semakin banyak pula kepentingan yang harus dikelola.
Di sinilah letak kerentanannya.
Presiden mungkin memiliki dukungan partai politik di parlemen, tetapi apakah seluruh elite partai memiliki loyalitas politik yang sama?
Presiden mungkin memiliki jajaran pejabat pemerintahan, tetapi apakah seluruh jaringan birokrasi bekerja berdasarkan komando dan tanggung jawab yang sama?
Presiden mungkin memiliki dukungan pengusaha, tetapi apakah kepentingan ekonomi mereka selalu sejalan dengan agenda negara?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena sebuah pemerintahan tidak cukup hanya memiliki banyak sekutu. Ia membutuhkan institusi yang bekerja berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan loyalitas personal kepada tokoh tertentu.
Gibran dan Gejolak di Dalam Lingkaran Kekuasaan,
Polemik mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga memperlihatkan bahwa persoalan politik di sekitar pemerintahan tidak berhenti pada hubungan antara pemerintah dan oposisi formal.
Wacana pemakzulan, polemik legitimasi, dan berbagai dinamika yang melibatkan posisi wakil presiden memperlihatkan adanya ketegangan politik yang patut diperhatikan.
Gibran bukan sekadar wakil presiden. Ia juga merupakan putra mantan presiden yang masih menjadi figur penting dalam percakapan politik nasional.
Karena itu, setiap dinamika politik yang menyangkut dirinya berpotensi dibaca dalam konteks hubungan kekuasaan antara pemerintahan sekarang dan pengaruh politik pemerintahan sebelumnya.
Namun, kita harus membedakan proses konstitusional dengan spekulasi mengenai motif politik. Usulan pemakzulan tidak otomatis membuktikan adanya operasi untuk melemahkan presiden, sebagaimana polemik mengenai Gibran tidak otomatis membuktikan adanya konflik antara Prabowo dan Jokowi.
Meski demikian, pertanyaan yang layak diajukan adalah: apakah hubungan politik antara presiden dan wakil presiden sepenuhnya merupakan hubungan konstitusional atau juga dibayangi oleh kalkulasi dan kepentingan politik keluarga serta jaringan kekuasaan sebelumnya?
dalam politik, hubungan personal sering kali menjadi bagian dari konfigurasi kekuasaan. tetapi negara tidak boleh dikelola berdasarkan hubungan personal.
Memimpin Negara atau Mengelola Warisan Kekuasaan?
Pada akhirnya, seluruh persoalan ini bermuara pada satu hal: kepemimpinan.
Prabowo Subianto bukan sekadar penerus pemerintahan sebelumnya. Ia adalah presiden yang memperoleh mandat konstitusional untuk memimpin negara dan menentukan arah pemerintahannya sendiri.
Karena itu, ia harus memastikan bahwa seluruh instrumen negara bekerja untuk kepentingan pemerintahan yang sah dan kepentingan rakyat, bukan menjadi perpanjangan tangan jaringan kekuasaan yang tidak memiliki mandat konstitusional.
Jika memang terdapat jaringan kepentingan yang bekerja di luar kendali institusi negara, maka persoalan tersebut harus dibuka dan diselesaikan melalui mekanisme hukum. tetapi jika semua dugaan itu tidak terbukti, pemerintah juga harus memastikan agar kecurigaan politik tidak berkembang menjadi alat untuk membungkam kritik atau menyingkirkan lawan.
Inilah ujian kepemimpinan yang sesungguhnya: bukan seberapa banyak partai yang berhasil dirangkul, bukan seberapa banyak tokoh yang berhasil ditempatkan dalam kabinet, dan bukan seberapa luas jaringan pengusaha yang mendukung pemerintahan. Melainkan seberapa kuat presiden memastikan bahwa tidak ada kekuasaan di luar konstitusi yang dapat menentukan arah negara.
Oposisi yang Tidak Memakai Bendera Oposisi,
Kita mungkin terlalu sibuk mencari siapa oposisi pemerintah di luar gedung kekuasaan, sampai lupa bahwa tantangan terhadap kekuasaan bisa saja tumbuh dari dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri.
Oposisi tidak selalu mengenakan atribut partai politik. Ia tidak selalu hadir dalam demonstrasi. Ia tidak selalu muncul melalui kritik di parlemen. dalam keadaan tertentu, ia justru bisa bersembunyi di balik jabatan, kedekatan, hubungan bisnis, dan jaringan loyalitas personal.
Itulah sebabnya, kasus dugaan penyadapan ini tidak boleh berhenti pada siapa yang memberikan perintah dan siapa yang menjalankannya.
Pengusutan harus menjawab siapa penerima informasi, siapa yang memanfaatkan hasilnya, dan apakah ada kepentingan politik di balik operasi tersebut.
Jika dugaan adanya jaringan kekuasaan di luar kendali pemerintahan terbukti, maka Indonesia sedang menghadapi persoalan serius: kekuasaan formal dan kekuasaan faktual yang tidak berada di tangan yang sama.
Namun, jika tidak terbukti, tuduhan tersebut tidak boleh dijadikan alat untuk menciptakan musuh politik baru.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar hubungan Prabowo dengan Jokowi, bukan pula nasib Gibran atau kepentingan partai-partai dalam koalisi. Yang dipertaruhkan adalah kedaulatan institusi negara.
Mungkin sudah waktunya kita berhenti hanya bertanya siapa oposisi Prabowo.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah semua orang yang berada di dalam koalisi benar-benar sedang bekerja untuk pemerintahan Prabowo atau ada yang tetap bekerja untuk kepentingan kekuasaan lain?
Sebab, dalam politik, lawan yang paling berbahaya bukan selalu mereka yang berdiri di depan kita.
terkadang, mereka justru berdiri tepat di samping kita, mengenakan seragam yang sama, mengucapkan dukungan yang sama, tetapi menyimpan kepentingan yang berbeda.
Koalisi bisa menyatukan banyak kekuatan. tetapi tanpa kepercayaan dan loyalitas kepada konstitusi, koalisi hanya akan menjadi kumpulan kepentingan yang kebetulan sedang berada di sisi yang sama.
catatan: Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili Pandangan/sikap Redaksi Kupang Times Newsroom atau Institusi manapun.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik,
| Penulis: MP
| Editor: W.J.B tim
| Sumber: Komisi III DPR-RI, Bareskrim Polri,
| Penerbit: Kupang TIMES
