Edisi: 1.600
Halaman 4
Integritas |Independen |Kredibel
KUPANG TIMES – Penanganan Kasus Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang melibatkan Bupati Kupang Yosef Lede alias YL naik status dari Penyelidikan ke Penyidikan setelah tim Penyidik gabungan (Joint Investigation) Polda NTT gelar perkara khusus, Kamis (19/11/26).
Peningkatan status tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian pendalaman terhadap laporan korban berinisial RWM yang dilaporkan, Kamis (12/11/26)
Bersamaan dengan peningkatan status tersebut, penyidik mulai menguji kecukupan alat bukti melalui pendekatan scientific investigation.
Sejumlah barang bukti telah diamankan, termasuk handphone serta pakaian dalam milik korban.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, menjelaskan, gelar perkara khusus dilaksanakan, Kamis (19/11/26) pukul 16:00 WITA.
Hasilnya, penyidik sepakat meningkatkan penanganan perkara berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT tertanggal 12 November 2026 ke tahap penyidikan.
dalam laporan tersebut, RWM tercatat sebagai korban, sedangkan YL yang merupakan pejabat publik berstatus terlapor.
Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi pada Kamis, 12 November 2026 sekitar pukul 00:00 WITA, di salah satu rumah dinas di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Henry mengatakan, penyidik mengembangkan pembuktian dengan menghubungkan 3 (tiga) aspek utama, antara lain: tempat kejadian perkara (TKP) • barang bukti • dan alat bukti.
dari hasil pendalaman sementara, penyidik telah memeriksa 13 orang saksi, termasuk 11 saksi tambahan.
selain keterangan saksi, penyidik juga mengantongi hasil Visum et Repertum, pemeriksaan psikologis, serta keterangan ahli psikologi, medis dan pidana.
"Secara scientific investigation, kami mengkorelasikan segitiga pembuktian, yaitu: TKP di rumah dinas, barang bukti dan alat bukti."|Kombes Pol. Henry (Kabid Humas Polda NTT)
terkait barang bukti, Henry mengungkapkan, penyidik telah menyita sejumlah barang yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut.
barang bukti tersebut, antara lain: handphone, bra dan celana dalam korban.
"Penyidik menyita handphone, bra dan celana dalam korban."|Kombes Pol. Henry (Kabid Humas Polda NTT), saat dikonfirmasi tentang barang bukti yang telah diamankan.
Henry mengatakan, dalam penanganan perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Pasal 6 huruf c UU TPKS mengatur perbuatan seksual yang dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa, kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, termasuk melalui pemaksaan atau penyesatan.
Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak IDR 300 Juta.
Sementara Pasal 15 ayat (1) huruf d mengatur pemberatan pidana sepertiga apabila tindak pidana dilakukan terhadap korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
Penyidik juga mendalami penerapan Pasal 473 ayat (1) KUHP terkait dugaan pemaksaan persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang diancam pidana penjara paling lama 12 tahun.
meski demikian, penerapan pasal-pasal tersebut masih terus diuji berdasarkan kecukupan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan.
Henry menegaskan, peningkatan status perkara bukan berarti penyidik telah menyimpulkan kesalahan pihak terlapor.
seluruh proses Hukum tetap berjalan dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
Selanjutnya, penyidik akan melengkapi administrasi penyidikan, menyiapkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk disampaikan kepada kejaksaan, serta memproses izin atau persetujuan Pengadilan Negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyidik juga akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk terlapor.
Mengingat YL masih menjabat sebagai kepala daerah, proses tersebut turut memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Kabareskrim Nomor 1 Tahun 2022.
Selain itu, penyidik akan mengajukan permohonan fasilitasi persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri melalui Bareskrim Polri sesuai mekanisme Hukum yang berlaku.
di sisi lain, Polda NTT memastikan perlindungan terhadap korban dan saksi tetap menjadi perhatian selama proses penyidikan berlangsung.
Pendampingan psikologis dilakukan bersama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT.
Henry berharap seluruh tahapan penyidikan dapat berjalan tertib, objektif, profesional, transparan dan akuntabel hingga perkara tersebut memperoleh kepastian hukum.
“Kami meminta dukungan media dan masyarakat untuk mengawal proses hukum berdasarkan fakta, tidak menyebarkan spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi, serta tetap menjaga kerahasiaan identitas korban."|Kombes Pol. Henry (Kabid Humas Polda NTT)
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Hukum,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Humas Polda NTT,
| Penerbit: Kupang TIMES
